Our blog

Lakukan Ini Jika Membentuk Bisnis dengan Banyak Pihak


August 01, 2014 0 comments Facebook Bussiness

Merintis bisnis dengan melibatkan banyak pihak tentu banyak hal yang dirumuskan di permulaan bisnis. Dalam hal ini, yang terlebih dahulu dibentuk adalah konsepsi kerja yang akan dilaksanakan. Kemudian, terkait dengan struktur organisasi dan legalitas usaha. Tak ketinggalan pola pembagian beserta hak dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing pihak.

Pembagian besaran modal dan bagi hasil bisa ditentukan berdasarkan konsensus para pihak. Termasuk di dalamnya, akan berkenaan dengan proporsi yang akan diambil dalam andil bagian saham. Saham, umumnya berkorelasi dengan besaran dalam modal awal pembentukan, di samping kesepakatan lain yang dapat dan telah terbangun sebelumnya.

Titik krusialnya adalah keselarasan pemahaman bersama semua pihak, bahwa saham selalu berhubungan dengan besaran nilai nominal uang yang disetor. Persoalan opsional pilihan antara semua pihak yang terlibat. Sehingga, orang dengan keahlian tertentu seperti produksi, pemasaran, administrasi dapat dikuantifikasi dan dikonversi menjadi besaran penyertaan saham. Pada titik ini, yang perlu diperbesar diskusi internalnya untuk sampai pada kesepakatan saham dan pola pembagian deviden.

Pastikan semua pembicaraan tercatat dan didokumentasikan dengan baik. Sehingga, pada saat pembentukan legalitas badan usaha melalui notaris, akan lebih terurai skema saham dan deviden. Di balik persoalan pembagian saham yang terkait, maka secara paralel perlu dimatangkan untuk membedah skema usaha riil dalam konteks produksi hingga distribusi. Hal ini penting dibuat terkait dengan fungsi tugas dan posisi para pihak, dan kerja inilah yang menjadi motor perkembangan usaha nantinya.

Fungsi tugas dan posisi nanti akan bersambung dengan bentuk organisasi. Lini divisi produksi, administrasi dan distribusi menjadi bagian yang pokok, karena pola bisnisnya skala industri. Ketiga pilar itu dikomandoi oleh masing-masing kepala dan membentuk standar serta prosedur internalnya. Termasuk melakukan pengawasan ke dalam dan antar bagian, proses check serta balances berjalan.

Kemudian, terkait dengan aspek distribusi yang akan dikelola oleh bagian para pihak internal, usahakan diformat dalam bentuk kerjasama terpisah dari kepesertaan individu sebagai pemegang saham. Dengan begitu, maka akan dapat dilaksanakan secara profesional dan terukur. Karena, tentu ada syarat saluran distribusi dengan menggunakan pola penjualan tersentralisasi (distributor tunggal) dan multi distributor.

Umumnya, syarat distributor tunggal berkaitan dengan performa dan kemampuan dalam meningkatkan pasar, melakukan brand mind produk, penetrasi produk atas kompetitor, sampai kepada pencapaian target penjualan yang bersinambung dengan kapasitas produksi. Jangan sampai, karena salah seorang pemegang saham menjadi distributor tunggal, justru timbul konflik kepentingan dan kecurigaan. Sehingga, lebih baik diperlakukan dapat diimplementasi secara kontekstual murni profesional. (as/berbagai sumber)

Leave a Comment

Back to top
default-poup